Mulyagusdin

AiL2 Ditulis ulang di aceh.tribunnews.com dengan sudut pandang berbeda↗

Masa depan otonomi migas Aceh saat ini bisa diibaratkan seperti dua kereta yang melaju bersamaan di rel masing-masing. Di satu sisi, Rancangan Undang-Undang Penggantian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) bergerak dengan kecepatan penuh di Senayan. Di sisi lain, wacana revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang salah satunya menyinggung Pasal 160 berjalan lambat tanpa kepastian jadwal.

Hal yang cukup menggelisahkan adalah keheningan di daerah. Hingga 24 Agustus 2026, nyaris belum terdengar pernyataan publik yang tajam dan terarah dari Pemerintah Aceh, DPRA, BPMA, atau para perwakilan rakyat asal Aceh di pusat terkait RUU Migas ini. Padahal, dinamika di Jakarta sedang merumuskan ulang arsitektur energi nasional yang akan langsung berdampak pada Aceh. Jendela kesempatan untuk merespons mulai menyempit, dan diam jelas bukan strategi yang menguntungkan.

Mengapa RUU Ini Sangat Mendesak

Bagi yang mengira ini sekadar revisi rutin, mari melihat rentetan waktu di parlemen. RUU Migas ini bukanlah revisi parsial. Pada pertengahan Agustus lalu, Badan Legislasi DPR RI secara aklamasi menyetujui harmonisasinya. Hanya berselang beberapa hari, Rapat Paripurna mengesahkannya sebagai usul inisiatif dewan. Komisi XII bahkan secara terbuka mematok target yang sangat ambisius, yaitu pengesahan pada Oktober 2026.

Gerak cepat ini memiliki pijakan historis dan konstitusional yang kuat. Regulasi ini pada dasarnya adalah jawaban atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 yang membubarkan BP Migas. Setelah terjadi kevakuman regulasi definitif selama belasan tahun, negara kini bersiap merombak total tata kelola hulu migasnya.

Desain BUK Migas dan Posisi Rawan Aceh

Perubahan paling radikal dalam RUU ini adalah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Secara konseptual, entitas baru ini akan menggantikan fungsi SKK Migas, namun dengan kewenangan yang jauh lebih superior. BUK dirancang sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertindak sebagai regulator, sekaligus berfungsi sebagai badan usaha.

Pembahasan di parlemen mengindikasikan bahwa BUK akan memegang kuasa penuh atas seluruh wilayah kerja di Indonesia. Siapa pun investornya, wajib menjalin kerja sama dengan badan tunggal ini. Di titik inilah benturan tata kelola mengancam otonomi migas Aceh secara langsung.

Aceh, melalui BPMA, telah membangun fondasi kewenangannya sendiri yang dijamin oleh UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Perjuangan panjang ini mencetak dua tonggak dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, nota kesepahaman BPMA dengan SKK Migas pada Mei 2026 yang membuka keterlibatan Aceh sebagai regulator migas lepas pantai dari 12 hingga 200 mil laut. Kedua, persetujuan DPRA atas usulan revisi Pasal 160 UUPA yang ingin memperluas cakupan pengelolaan bersama itu hingga Zona Ekonomi Eksklusif, meski usulan ini masih menunggu telaah lebih lanjut dari Badan Legislasi DPR. Jika BUK disahkan menjadi penguasa tunggal tanpa ada klausul pengecualian yang jelas untuk Aceh, kedua tonggak itu berisiko besar tereduksi kembali ke titik nol.

Mitos Lex Specialis dan Pertaruhan Ekonomi

Banyak pihak mungkin merasa aman karena berasumsi bahwa UUPA memiliki status perlindungan hukum khusus yang mengesampingkan aturan umum. Namun, realitas politik dan sejarah legislasi kita sering kali membuktikan sebaliknya. Undang-undang sektoral yang baru terbit kerap luput mengadopsi atau bahkan menabrak kekhususan daerah jika tidak dikawal ketat sejak masa perumusan. Bukti nyatanya, Aceh membutuhkan waktu negosiasi bertahun-tahun hingga tahun ini hanya untuk mendapatkan pengakuan pengelolaan migas di atas 12 mil.

Di luar persoalan hukum, ada kalkulasi ekonomi dan investasi triliunan rupiah yang dipertaruhkan, sebagaimana pernah dibahas dalam Menjemput Investor Sebelum Bagi Hasil Selesai. Status BUK sebagai pengelola sekaligus regulator memunculkan kekhawatiran monopoli. Jika BPMA kehilangan posisinya yang setara, Aceh akan kehilangan daya tawar strategis dalam mengatur aset-aset ekonominya sendiri.

Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan Aceh wajib bersinergi dan mengintervensi penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di Senayan sekarang juga. Ada tiga substansi vital yang harus diamankan:

• Pengakuan Eksplisit BPMA: Aceh harus memastikan adanya norma dalam ketentuan peralihan RUU yang secara tegas mengakui eksistensi BPMA dan aturan turunannya, sehingga otonomi migas Aceh tidak dihapus oleh sistem baru.
• Ketegasan Dana Bagi Hasil (DBH): Usulan pembagian 20 persen untuk minyak dan 35 persen untuk gas bagi daerah penghasil harus tertulis rinci. Ketegasan angka ini penting untuk transparansi pendapatan daerah dan akuntabilitas keuangan di masa depan.
• Jaminan Kontrak Eksisting: Wilayah kerja yang krusial dan sedang berjalan seperti Blok B, Blok A, wilayah ONWA/OSWA (blok lepas pantai utara Aceh), hingga potensi besar di Blok Andaman harus dijamin tetap berada di bawah rezim pengawasan BPMA.

Keberadaan BUK Migas yang kuat di tingkat nasional sesungguhnya bukan ancaman, asalkan posisinya terhadap Aceh dirumuskan secara tertulis, bukan sekadar semangat kemitraan yang mudah menguap begitu undang-undang disahkan. Sistem satu pintu yang efisien justru dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum bagi investor, yang ujungnya bisa mempercepat realisasi investasi di perairan Aceh. Tapi kepastian itu harus berbentuk klausul, bukan janji lisan. Pengakuan eksplisit kewenangan BPMA perlu dicantumkan dalam ketentuan peralihan RUU sebelum tahap DIM rampung, idealnya tuntas mengiringi target pengesahan Oktober 2026, bukan ditambal lewat nota kesepahaman atau peraturan turunan setelah undang-undang berlaku seperti pola yang selama ini terjadi. Bentuknya bisa berupa kerja sama dua tingkat: BUK memegang otoritas nasional untuk urusan lintas wilayah kerja seperti data terpadu, standardisasi teknis, dan negosiasi kontrak besar, sementara BPMA tetap menjadi pelaksana operasional dan regulator harian di wilayah kewenangannya sesuai UUPA. Itulah bentuk konkret kemitraan setara yang menjaga otonomi migas Aceh, bukan sekadar frasa dalam sambutan pejabat. Saatnya Aceh bersuara di parlemen, sebelum aturan main yang baru menyingkirkan daerah ini dari mejanya sendiri.

Sumber dan Rujukan

• CNBC Indonesia (21 Agustus 2026). Menyediakan data kronologi paripurna DPR serta pernyataan Eddy Soeparno dan Bambang Haryadi terkait usulan RUU Migas dan badan baru pengganti SKK Migas. Tautan.
• Antara News (19 Agustus 2026). Telaah Rifqi Nuril Huda (Tenaga Ahli DPR) yang membedah desain kewenangan BUK Migas, wacana badan hukum publik, serta kritik konstitusional di baliknya. Tautan.
• Database Peraturan BPK RI. Dokumen primer Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum kewenangan BPMA. Tautan.
• Antara News (Mei 2026). Pemberitaan penandatanganan MoU antara BPMA dan SKK Migas yang menegaskan perluasan keterlibatan Aceh dalam pengelolaan migas lepas pantai. Tautan.
• Waspada Aceh. Laporan terkait persetujuan DPRA terhadap usulan pengelolaan migas Aceh hingga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tautan.
• Antara News. Perkembangan informasi terkait Kemenko Kumham HAM yang turut mengawal jalannya pembahasan revisi UU Pemerintahan Aceh (UUPA). Tautan.