Saat menjalankan amanah di BUMD, saya diminta langsung oleh Gubernur Aceh saat itu untuk membantu UMKM Aceh. Arahnya sederhana tapi tidak mudah: pelajari masalahnya dan coba cari celah intervensi supaya ada solusi nyata, bukan sekadar wacana lagi. Saya meminta tim mengumpulkan data dan mempelajari persoalannya dari awal, bukan menebak-nebak dari asumsi.
Hasilnya, masalah utamanya ternyata bukan soal produksi. Masalahnya ada di pemasaran: akses ke pasar nasional dan internasional. Produk Aceh, secara jujur harus diakui, belum banyak yang mendunia. Pengecualiannya mungkin cuma kopi Gayo. Itu pun masih sering terkendala harga, pasokan, dan kenyataan bahwa sebagian besar ekspornya masih harus lewat Pelabuhan Belawan di Medan, bukan langsung dari Aceh, karena infrastruktur pelabuhan ekspor di Aceh sendiri belum sepenuhnya siap.1 Dan bahkan ketika produk Aceh berhasil mendunia, ia sering dikenal dan dibawa keluar lewat provinsi lain, bukan atas nama Aceh.
Dari situ, tim Business Development yang saya minta menuntaskan tugas ini memaparkan satu gagasan yang sudah lama saya pikirkan: apa sebenarnya peran ideal Badan Usaha Milik Daerah dalam mengembangkan produk UMKM Aceh? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi jawabannya menentukan apakah ribuan pelaku usaha kecil di 23 kabupaten/kota di Aceh akan tetap menjual produk mentah tanpa merek, atau naik kelas menjadi pemain yang punya posisi tawar.
RAMPAGOE: Merangkai yang Selama Ini Berjalan Sendiri-Sendiri
Dari diskusi itu muncul gagasan membentuk platform penjualan bagi produk Aceh yang dimotori dan difasilitasi BUMD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan ruang lingkup yang dibedakan sesuai kapasitas masing-masing. BUMD Aceh di tingkat provinsi kami arahkan fokus pada pengelolaan dan perdagangan sumber daya alam berskala besar seperti migas dan minerba, sementara BUMD kabupaten/kota kami dorong untuk menangani sumber daya yang lebih dekat dengan masyarakat: perikanan, perkebunan, pertanian, serta produk jadi, setengah jadi, olahan, dan kerajinan tangan.
Program ini kami beri nama RAMPAGOE, singkatan dari Rangkai dan Angkat UMKM Aceh untuk Pembangunan Nanggroe. Namanya sengaja dipilih untuk menegaskan intinya: merangkai potensi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri di 23 kabupaten/kota, lalu mengangkatnya bersama-sama, bukan satu-satu.
Kalau dipetakan, potensi UMKM di setiap kabupaten/kota sebenarnya bukan kekosongan, tapi kelimpahan yang belum tersambung. Aceh Besar punya bordir dan peternakan lembu. Pidie punya budidaya ikan dan hasil laut. Aceh Tengah punya kopi arabika Gayo kelas dunia. Aceh Timur punya cabai dan hasil pertanian. Sabang punya dodol, kerajinan cengkeh, dan potensi wisata. Gayo Lues punya minyak atsiri sereh wangi yang punya peluang ekspor. Aceh Jaya punya nilam yang menjadi bahan parfum merek dunia. Masalahnya bukan potensi ini tidak ada; petani kopi Gayo tidak otomatis terhubung ke gerai ekspor, pengrajin bordir Aceh Besar tidak otomatis punya akses ke pasar digital, nelayan di pesisir barat tidak otomatis punya jalur ke marketplace ekspor ikan. Di sinilah BUMD, lewat RAMPAGOE, seharusnya mengambil peran, bukan sebagai pesaing UMKM tapi sebagai jembatan.
Lima Pilar yang Kami Rancang
Program RAMPAGOE bertumpu pada lima pilar: mendorong UMKM Aceh menjadi mandiri dan kompetitif, pengembangan inovasi produk, penyediaan pembiayaan syariah, pelatihan manajemen, dan membuka akses pasar nasional maupun global. Kelima pilar ini sengaja dirancang berurutan, percuma membuka akses pasar kalau produknya belum siap dari segi kualitas, dan percuma melatih manajemen kalau tidak ada pembiayaan yang menjangkau pelaku usaha kecil.
Kolaborasi konkretnya berbeda-beda di setiap daerah, disesuaikan dengan potensi lokal. Di Bireuen, kolaborasi BUMD berbentuk kios UMKM dan packaging center untuk keripik dan kuliner. Di Aceh Barat, pabrik pengolahan lateks dan pengemasan minyak sawit. Di Pidie Jaya, fermentasi kakao dan merek lokal cokelat. Di Banda Aceh, pengembangan kawasan wisata terpadu, marketplace digital, dan waralaba kuliner lokal. Polanya sama: BUMD masuk bukan untuk mengambil alih, tapi untuk menyediakan infrastruktur yang tidak mungkin dibangun sendiri oleh satu pelaku UMKM; cold storage, rumah produksi, sertifikasi, jalur distribusi, dan branding bersama dengan nama Aceh yang jelas melekat pada produknya.
Kenapa Digital Marketing Bukan Pilihan, Tapi Keharusan
Satu hal yang saya tekankan sejak awal perancangan RAMPAGOE: membuka akses pasar lewat strategi pemasaran digital dan bimbingan manajemen bukan lagi opsi tambahan, melainkan jalur utama. Alasannya berbasis data: nilai transaksi e-commerce nasional pada 2024 tercatat sekitar Rp487 triliun, naik sekitar 7,3 persen dari tahun sebelumnya, dan tren jangka panjangnya tetap naik seiring digitalisasi UMKM dan makin dalamnya penetrasi internet di luar Jawa.2 Artinya, akses pasar jadi jauh lebih luas, biaya lebih rendah dengan efektivitas lebih tinggi, dan ini sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat yang kepercayaannya terhadap belanja daring terus meningkat dari tahun ke tahun.
Bagi pelaku UMKM di kabupaten yang jauh dari pusat kota, digital marketing sering kali menjadi satu-satunya cara mereka untuk menjangkau pembeli di luar Aceh tanpa harus punya toko fisik di kota besar. Seorang pengrajin anyaman tikar di Aceh Utara, misalnya, punya peluang yang sama besar untuk dilihat pembeli di Jakarta seperti pelaku usaha di Banda Aceh, asalkan ada platform, pelatihan, dan pendampingan yang tepat. Itu yang coba disediakan lewat RAMPAGOE.
Pelajaran yang Saya Bawa Pulang
Dari pengalaman merancang dan mendampingi program ini, saya percaya BUMD punya tanggung jawab yang sering dilupakan: menjadi penghubung antara potensi lokal yang tersebar dan pasar yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan pelaku usahanya sendiri. UMKM Aceh tidak butuh belas kasihan atau bantuan sekali jalan. Mereka butuh infrastruktur yang konsisten: pembiayaan yang menjangkau, pelatihan yang berkelanjutan, dan akses pasar yang tidak berhenti begitu program selesai atau pejabat yang memulainya sudah berganti.
Kalau lima pilar RAMPAGOE ini terus dijalankan secara konsisten di 23 kabupaten/kota, bukan cuma dirancang sekali pada 2023 lalu didiamkan, saya percaya UMKM Aceh bisa berpindah dari sekadar “potensi yang sering disebut” menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar terasa dampaknya. Bukan hanya di slide presentasi Pemerintah Aceh, tetapi juga di pendapatan rumah tangga pelaku usahanya sendiri.
Sumber data:
1. Liputan lapangan mengenai ekspor kopi Gayo melalui Pelabuhan Belawan dan harapan ekspor langsung dari Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara (IDN Times Sumut; Waspada Aceh).
2. Bank Indonesia, data nilai transaksi e-commerce nasional 2024 (dikutip Databoks/Kontan).
Tinggalkan Balasan