Mulyagusdin

Dua tulisan sebelumnya bicara soal Seulawah Agam dan Sabang, dua kanvas energi yang sedang ditulis Aceh dengan disiplin Destination Statement yang sama. Tulisan ketiga ini melihat peluang serupa di Pelabuhan Malahayati. Ada kabar dari Mei lalu yang menurut saya menyambung langsung, meski jarang dibaca bersama dua cerita energi sebelumnya.

ASDP dan Pemerintah Aceh menandatangani nota kesepahaman untuk membuka jalur logistik feri Jakarta–Malahayati, rute strategis baru yang diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya distribusi barang ke Aceh dan Sumatera bagian barat. Kerja sama ini termasuk pengembangan fasilitas pelabuhan pendukung.

Destination Statement untuk Pelabuhan Malahayati

Ini pertanyaan yang menurut saya belum dijawab oleh siapa pun: apakah pengembangan fasilitas Pelabuhan Malahayati akan menulis Destination Statement-nya sendiri, mengikuti logika yang sama seperti Sabang?

Literatur soal smart green port sudah cukup matang, termasuk studi kasus Pelabuhan Makassar yang menunjukkan bagaimana efisiensi energi pelabuhan dan elektrifikasi kapal bersandar bisa dirancang sejak tahap awal, bukan ditambal belakangan setelah semuanya berjalan konvensional. Kalau Sabang bisa menjawab pertanyaan “bagaimana neraca energi kita” dengan forum konkret berisi Kementerian PUPR, PLN, dan investor kelas dunia yang duduk satu meja, tidak ada alasan Malahayati tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama untuk logistik dan pelabuhan.

Justru di sinilah Aceh bisa unggul dibanding pelabuhan lain di jalur barat Sumatera: menulis pelabuhan hijau sebagai bagian dari paket investasi sejak awal, bukan sebagai sertifikasi tambahan setelah semua infrastrukturnya terlanjur dijalankan dengan cara lama.

Preseden yang bisa ditiru justru sudah berjalan di Aceh sendiri, tanpa perlu menunggu contoh dari luar Aceh. Pelabuhan Umum Krueng Geukueh di Aceh Utara, dioperasikan oleh Pelindo Multi Terminal (SPMT) Branch Lhokseumawe, sudah tercatat mengekspor cangkang inti sawit atau Palm Kernel Shell (PKS) ke Jepang sejak Agustus 2023, saat kapal pertama bermuatan 10.000 ton berangkat menuju Hokkaido.

PT Kharisma Inti Mitra Indonesia sendiri sudah mencatat sedikitnya dua pengapalan PKS sepanjang 2026: 9.500 ton yang berangkat 14 Januari, dan 9.275 ton bersertifikat Green Gold Label pada 22 Juli 2026 lewat kapal MV Serenity Blue V.Eal 1 menuju Omaezaki Port, Jepang.

Rekam jejak ini penting bukan karena angkanya besar, tapi karena ia membuktikan pelabuhan di Aceh sanggup memenuhi standar logistik internasional secara berulang, bukan sebagai proyek percontohan sekali jalan. Direktur salah satu eksportir yang lebih dulu memilih pelabuhan ini pada 2023 pernah menyebut alasan investasinya secara sederhana: tidak perlu lagi mengantre bongkar muat seperti di pelabuhan lain, sehingga biaya operasional lebih hemat. Itu argumen yang sama persis yang dibutuhkan Pelabuhan Malahayati untuk menulis Destination Statement-nya sendiri: bukti bahwa efisiensi dan standar internasional bisa berjalan berdampingan, bukan pilihan antara keduanya.

Preseden lain datang dari luar Aceh. Pelabuhan Makassar sudah lebih dulu menulis peta jalan efisiensi energinya sendiri, dari elektrifikasi crane hingga pengaturan lalu lintas kapal, dan hasilnya terukur dalam studi kasus yang saya kutip di bawah. Pelabuhan Malahayati tidak perlu memulai dari nol; ia hanya perlu keberanian menulis dulu, sedetail mungkin, mau menjadi pelabuhan seperti apa Malahayati di 2035 atau 2045, sebelum menyusun kanvas bisnis pengembangan fasilitasnya bersama ASDP dan mitra lain. Itulah inti Destination Statement: dokumen kecil dengan konsekuensi besar, karena setiap rupiah investasi sesudahnya punya arah yang sama.

Kalau Pelabuhan Malahayati mengambil langkah ini lebih awal, dampaknya bukan hanya efisiensi bongkar muat. Destination Statement untuk Pelabuhan Malahayati bisa memuat target elektrifikasi kapal sandar, pengurangan emisi di area pelabuhan, dan tata kelola limbah cair, sejalan dengan prinsip smart port dan green port yang mulai menjadi standar di pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia. Tanpa naskah itu, setiap investasi infrastruktur di Pelabuhan Malahayati berisiko berjalan sendiri-sendiri, tanpa arah yang sama dengan Seulawah dan Sabang.

Yang Tidak Berubah

Neraca yang paling jujur bukan yang menunjukkan aset terbesar dan laba yang didapat dengan cepat, tapi yang menunjukkan keberlanjutan pula. Sepuluh tahun lalu saya menulis Balanced Scorecard dan Business Model Canvas sebagai makalah akademis untuk forum alumni. Hari ini saya menulisnya sebagai ajakan konkret, dalam tiga cerita: tulis Zero Emission 2045 sebagai Destination Statement Aceh, untuk pembangkit di Seulawah, untuk panel surya di Sabang, dan untuk pelabuhan di Malahayati, bukan sebagai jargon, lalu turunkan setiap kanvas bisnis badan usaha dan mitra kerja sama kita dari sana.

Sumur sudah dibor, kapal sudah dijadwalkan berlayar, dan mitra sudah duduk satu meja. Tiga kanvas, satu Destination Statement. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Sources and references

1. Kompas Money (24 Mei 2026). “ASDP Buka Jalur Jakarta-Malahayati, Percepat Distribusi Logistik Aceh.”
2. ETASR (2023). “Strategizing Green Ports for a Sustainable Maritime Future: Case Study of Makassar Port.”
3. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, January-February.
4. Mulyagusdin, A. (2016). The Application of Balanced Scorecard in Business Model Canvas Model to Link The Sustainable Energy to Enterprise Strategies. Dalam Prosiding 2016 Asian Alumni Workshop on Resilience in Energy System, Ikatan Alumni Indonesia Universitas Flensburg.
5. Serambinews.com (22 Juli 2026). “9.275 Ton Biomassa Hasil Bumi Aceh Diekspor ke Jepang Via Krueng Geukueh untuk Energi Hijau Dunia.”
6. Serambinews.com (6 Februari 2026). “Aceh Kembali Ekspor 9.500 Ton Cangkang Inti Sawit ke Jepang Melalui Pelabuhan Krueng Geukueh.”
7. PT Pelindo Multi Terminal (8 Agustus 2023). “Pasca Dioperasikan SPMT, Lhokseumawe Ekspor 10 Ribu Ton Cangkang Sawit.”