Sembilan tahun lalu, awal 2017, saya menulis Aceh, Pandanglah ke Depan!!!. Waktu itu Aceh baru saja melewati periode pilkada yang menyita banyak energi publik, dan saya mengajak kita berhenti sejenak menoleh ke daerah-daerah tetangga yang justru sedang tancap gas. Sekarang, saya menulis lanjutannya. Bukan karena persoalannya sudah selesai, justru karena sebagian besar catatan lama itu masih relevan sampai hari ini. Saya ingin publik tahu, dan generasi lebih muda mengerti bahwa masukan semacam ini pernah disuarakan, supaya kelak ketika giliran mereka duduk di kursi pengambil keputusan, ada catatan yang bisa dilanjutkan atau dikoreksi.
Dari pengalaman mengurus BUMD yang termasuk aset daerahnya, mulai dari properti dan investasi hingga sektor energi, satu pertanyaan terus saya bawa pulang setiap kali rapat evaluasi selesai: kenapa kita membangun begitu banyak, tapi menjual begitu sedikit? Kita menanam padi, lalu lupa menggilingnya menjadi merek nasional. Kita punya kopi kelas dunia, tapi masih senang menjadi pemasok “green beans”: biji mentah tanpa nama, tanpa cerita, tanpa margin. Masalah terbesar Aceh, menurut saya, bukan kekurangan sumber daya. Masalahnya adalah eksekusi yang tidak pernah benar-benar tuntas.
Kita Sudah Bangkit, Tapi Mesinnya Belum Menyala
Sejak 2005, Aceh bisa dibilang sudah bangkit: kemiskinan menurun, kualitas hidup membaik, pasar kerja perlahan pulih. Tapi mesin nilai tambah belum benar-benar menyala. Periode 2020–2025 datang seperti ombak kedua: pandemi mengguncang, Aceh bangkit lagi, tapi ketergantungan pada transfer dari pusat belum banyak berkurang. Dana Otonomi Khusus perlahan menyusut, sementara lima tahun ke depan menuntut kita bermain di liga ASEAN, bukan lagi liga provinsi, apalagi liga internal kabupaten. Dana Otsus boleh memperpanjang napas, tapi ia tidak membesarkan otot.
Kenapa harus sekarang? Karena peta dan rambunya sudah tersedia. Pemerintah Aceh sudah menyusun draf RPJMA 2025–2029, dan pemerintah pusat membuka jalur lewat Indonesia Blue Economy Roadmap 2023–2045 yang diluncurkan Bappenas di Belitung, Juli 2023, peta jalan yang menargetkan kontribusi ekonomi laut naik hingga 15 persen terhadap PDB pada 2045, dari potensi yang ditaksir mencapai lebih dari USD 1,3 triliun. Terjemahan praktisnya sederhana: Aceh tinggal menyambung kabel dan menyalakan mesin. Garis pantai yang panjang, posisi Sabang di Alur Laut Kepulauan Indonesia, kopi Gayo, migas, minerba, ebtke, stok ikan, dan pasar wisata. Kita tidak kekurangan bahan bakar. Yang kurang adalah eksekusi yang konsisten. Kita sering lupa melanjutkan tongkat estafet pembangunan dengan baik.
Tetangga Kita Tidak Menunggu
Di seberang laut, Singapura terus mengunci posisinya sebagai simpul arus barang Asia. Sepanjang 2024, arus peti kemasnya menembus rekor baru 41,12 juta TEUs, naik 5,4 persen dari 39 juta TEUs setahun sebelumnya, dan sekitar 90 persennya adalah kargo transshipment yang sekadar transit sebelum dikirim ke tujuan lain.1 Kalau kita masih mengirim ikan tanpa rantai dingin yang layak, margin akan terus pindah ke pelabuhan tetangga seperti ini. Di Malaysia, sektor elektrikal dan elektronik menyumbang 39,9 persen dari total ekspor negara itu sepanjang 2024, porsi tertinggi yang pernah tercatat, cermin dari industri bernilai tambah yang dalam dan rapi.2 Thailand pun tetap kokoh sebagai basis otomotif kawasan, dengan nilai ekspor produk otomotif yang sempat menembus sekitar USD 44 miliar, meski belakangan mulai melambat seiring pelemahan permintaan global, sebuah pengingat bahwa posisi di rantai nilai regional tidak pernah otomatis aman selamanya.3
Di dalam negeri pun kompetisinya tidak santai. Pulau Jawa masih menyumbang sekitar 57 persen dari PDB nasional sepanjang 2024, menurut rilis BPS awal 2025.4 Di Sumatera sendiri, Belawan New Container Terminal sedang menggandakan kapasitasnya dari 600 ribu menjadi 1,4 juta TEUs lewat kemitraan dengan DP World, operator pelabuhan asal Dubai, bersama Indonesia Investment Authority dan Pelindo.5 Kepulauan Riau terus mengejar investasi agresif, sementara Sumatera Selatan dan Sumatera Barat mencatat pertumbuhan yang stabil. Semua ini bukan semata ancaman bagi Aceh; ini juga jaringan yang bisa kita manfaatkan, asalkan mutu, volume, dan waktu layanan kita bisa dipercaya oleh mitra dagang.
Empat Mesin yang Harus Dinyalakan 2026–2030
Dari pengalaman duduk di posisi yang memungkinkan saya melihat persoalan ini dari sisi korporasi sekaligus dari lapangan, saya berpendapat setidaknya empat hal yang harus bergerak bersamaan, bukan bergantian, karena kita sudah tidak punya banyak waktu untuk mengerjakannya satu-satu.
Pertama, aset jangan dibiarkan menganggur. Gudang pelabuhan, cold chain, laboratorium mutu, pasar ikan modern, lahan strategis, semua ini harus dipaketkan menjadi proyek berbasis layanan dengan target finansial yang jelas: return on investment, return on equity, dan dividen untuk daerah. Kalau aset masih dibiarkan tidur, jangan heran kalau Pendapatan Asli Daerah ikut lelap dalam mimpi.
Kedua, industrialisasi biru-hijau dan logistik maritim. Perikanan harus naik kelas dari sekadar “es batu dan doa” menjadi pengolahan dengan standar HACCP dan ketertelusuran penuh. Kopi Gayo perlu berpindah jalur dari sekadar tonase menjadi merek: roastery, kapsul, ready-to-drink, dengan cerita asal-usul yang konsisten diceritakan ke pembeli. Sabang dan pesisir barat-selatan punya peluang menjadi hub biru: bunkering bersih, ship chandler, bonded warehouse, layanan perizinan satu pintu. Ditambah dengan sumber energi bebas polusi seperti gas dan PLTS.
Ketiga, tenaga kerja siap serap dan UMKM naik kelas ke digital. Pelatihan vokasi jangan berhenti sebagai formalitas yang dipajang lalu dilupakan. Akademi singkat untuk quality control perikanan, operator cold chain, hingga content dan e-commerce, sebaiknya dikontrak langsung bersama industri; kesepakatannya bukan sekadar piagam, tapi kuota serap tenaga kerja yang jelas. Untuk UMKM, yang bertahan adalah yang terlihat di layar: program pengemasan dan identitas merek, foto produk standar, katalog digital, dan keputusan bisnis berbasis data.
Keempat, tata kelola yang berpihak pada investasi. Investor pada dasarnya tidak suka kejutan. Kita perlu unit percepatan lintas instansi untuk memecah kemacetan perizinan dan dashboard transparan yang memuat data kemiskinan, investasi, PAD, hingga indikator ekonomi biru. Biaya modal turun ketika ketidakpastian turun, ini prinsip ekonomi dasar, bukan rahasia besar untuk dibahas.
Bayangkan Sabang, Suatu Pagi di 2029
Kapal kargo sandar jam tujuh pagi. Truk pendingin antre rapi. Laboratorium mutu buka lima belas menit kemudian. Dokumen muat selesai sebelum dhuhur. Koperasi nelayan menempelkan kode jejak asal (tracking code) di setiap boks ikan. Rombongan penyelam check-in lewat aplikasi, berangkat ke titik selam yang kapasitas hariannya dibatasi, dan kembali sore hari tanpa sampah tercecer di laut. Itu bukan khayalan berlebihan. Itu pola kerja yang bisa dihitung, diaudit, dan didanai, asalkan kita berhenti menunggu “SDM yang sempurna” seperti menunggu hujan di musim kemarau.
Kurangi kata, tambah angka. Kurangi rapat dan rencana, tambah kesepakatan bisnis dan kiriman barang. Ekonomi yang sehat bukan yang paling indah di slide presentasi, tapi yang paling cepat terasa di dompet rakyat kebanyakan. Kalau pemerintah tajam pada hasil, industri berani menyerap dan berinvestasi, UMKM disiplin pada mutu dan digital, serta generasi muda terus mengasah keterampilan dan etos kerja, maka pada 2035 Aceh bukan lagi sekadar penonton di pelabuhan sendiri. Dan semoga sembilan tahun dari sekarang, tidak perlu ada lagi tulisan “episode ketiga” yang mengulang keresahan yang sama. Seperti keresahan, apakah Blok Andaman akan menjadi milik kita sepenuhnya?
Sumber data:
1. Maritime and Port Authority of Singapore & PSA Singapore, rilis kinerja tahunan, Januari 2025.
2. MATRADE (Malaysia External Trade Development Corporation), Laporan Kinerja Perdagangan 2024.
3. Statista / data ekspor otomotif Thailand, tahun anggaran 2023, dengan perlambatan tercatat sepanjang 2024.
4. Badan Pusat Statistik (BPS), rilis pertumbuhan ekonomi regional 2024, Februari 2025.
5. DP World & Indonesia Investment Authority (INA), pengumuman kemitraan Belawan New Container Terminal, 2023.
Tinggalkan Balasan