Mulyagusdin

Oktober 2009, di sebuah masjid kecil di Marburg, Jerman, saya belajar sesuatu tentang diri saya sendiri, dan tentang budaya saya, yang terus teringat sampai sekarang.

Pengalaman Luar Negeri: Jerman

Saat itu saya sedang mengikuti program persiapan bahasa Jerman sebelum memulai studi di Universitas Leipzig. Bertepatan dengan bulan Ramadan, saya dan beberapa mahasiswa Indonesia lainnya kerap berbuka puasa bersama di masjid kecil tersebut. Suatu malam, pengurus masjid meminta bantuan untuk mencuci piring setelah acara berbuka. Saya sebenarnya lelah dan ingin segera istirahat, tetapi kata “tidak” itu tidak pernah keluar dari mulut saya. Saya mengangguk dan mencuci piring hingga larut malam.

Kejadian sederhana itu memaksa saya bertanya: mengapa begitu sulit bagi saya, dan mungkin bagi banyak orang Indonesia, untuk sekadar mengatakan “tidak”?

Ya dan Tidak yang Tidak Setara

Dalam budaya kita, kata “ya” sering dianggap sebagai jawaban yang sopan, sedangkan “tidak” dianggap kasar atau tidak tahu diri. Akibatnya, kita belajar menghindari “tidak”, menggantinya dengan jawaban ambigu, janji yang tidak pasti, atau kesediaan yang sesungguhnya terpaksa. Padahal, sebuah “tidak” yang jujur dan disampaikan dengan baik jauh lebih bernilai daripada “ya” yang sebenarnya adalah kebohongan halus.

Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan sopan santun. Ia merembes ke ranah yang lebih serius: transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan bernegara.

Ketika Ketidakmampuan Berkata “Tidak” Menjadi Persoalan Tata Kelola

Bayangkan sebuah forum negosiasi antara pemerintah daerah dan investor di sebuah kecamatan fiktif, sebut saja Kecamatan Lhok-Lam. Pejabat daerah, karena sungkan menolak secara terbuka, memilih memberi jawaban yang terdengar positif namun sesungguhnya kosong. Investor pulang dengan optimisme yang keliru. Warga menunggu realisasi yang tidak pernah datang. Ketika akhirnya terungkap bahwa jawabannya sejak awal adalah “tidak”, kepercayaan sudah telanjur rusak, dan semua pihak dirugikan.

Pola ini terjadi berulang dalam birokrasi kita: keputusan yang sebenarnya sudah “tidak” dibungkus menjadi “akan dipertimbangkan”, “sedang diproses”, atau “insya Allah”. Ketidaktegasan ini menciptakan ruang bagi apa yang saya sebut budaya “Invisible Men”, orang-orang yang menghindari keterlihatan dan akuntabilitas atas keputusan mereka sendiri, karena tidak pernah benar-benar menyatakan sikap.

Belajar dari Marburg

Malam mencuci piring di Marburg itu sederhana, tapi mengubah cara pandang saya. Berkata “tidak” bukan bentuk ketidaksopanan; ia adalah bentuk kejujuran yang menghormati waktu, sumber daya, dan kepercayaan orang lain. Sebaliknya, “ya” yang dipaksakan hanya menunda kekecewaan ke hari yang lebih buruk.

Jika kita ingin membangun tata kelola yang lebih transparan, di pemerintahan, perusahaan, maupun kehidupan sehari-hari, mungkin langkah pertamanya sesederhana ini: samakan posisi “ya” dan “tidak”. Beri keduanya ruang yang sama untuk diucapkan secara jujur, tanpa rasa bersalah.