Kiri ke kanan: Erick Thohir (Menteri BUMN), Ali Mulyagusdin, Arif Suhartono (Direktur Utama Pelindo), Nicke Widyawati (Direktur Utama Pertamina), Budi Santoso Syarif (Direktur Utama Pupuk Iskandar Muda) — penandatanganan Head of Agreement KEK Arun Lhokseumawe, 10 Februari 2023.
AiL0Izinkan saya membuka dengan satu pengakuan jujur: dalam banyak forum yang saya ikuti, ketika orang bicara energi, yang dibicarakan biasanya angka, investasi, dan risiko. Tapi suatu hari saya diundang bicara di hadapan kader dan pengurus KOHATI Aceh, perempuan-perempuan muda HMI Aceh, di Lhokseumawe. Saat undangan itu datang, saya sedang berada di Pekanbaru dan saya memutuskan untuk berangkat langsung ke Lhokseumawe karena topik ini terasa terlalu penting untuk dilewatkan. Hari itu saya sadar kami tidak sedang bicara angka. Kami sedang bicara tentang masa depan, peradaban, dan keadilan. Karena pada akhirnya, energi bukan hanya tentang apa yang kita hasilkan, tapi tentang siapa yang merasakan manfaatnya.
Dunia Belum Siap, Tapi Harus Jalan Juga
Hari ini dunia bergerak menuju target Zero Net Emissions. Tapi kita perlu jujur melihat realitasnya: menurut World Energy Outlook 2024 milik International Energy Agency (IEA), bahan bakar fosil masih memenuhi sekitar 80 persen kebutuhan energi dunia, sementara investasi global untuk energi bersih pada 2024 diperkirakan mencapai sekitar USD 2 triliun, hampir dua kali lipat dari investasi pada energi fosil di tahun yang sama.1 Transisi sedang berjalan, tapi belum cukup cepat dan belum merata.
Artinya, transisi energi bukan sekadar persoalan idealisme. Ia adalah persoalan strategi, stabilitas, dan keberlanjutan ekonomi. Jika kita terlalu cepat, kita berisiko menciptakan krisis energi. Jika kita terlalu lambat, kita berisiko mempercepat kerusakan lingkungan. Di titik keseimbangan inilah gas bumi berperan sebagai bridge energy, jembatan menuju sistem energi yang lebih bersih, bukan tujuan akhir, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kita tinggalkan begitu saja.
Aceh Pernah Menerangi Dunia. Sudahkah Menerangi Dirinya Sendiri?
Aceh bukan wilayah biasa dalam sejarah energi. Dari Arun, gas alam cair mengalir ke berbagai penjuru dunia. Aceh pernah berdiri sebagai salah satu pusat energi global. Tapi hari ini kita harus berani bertanya secara jujur: apakah energi itu sudah cukup untuk menerangi masyarakatnya sendiri?
Kita tidak kekurangan sumber daya. Aceh memiliki gas bumi, potensi hidro, energi surya, dan biomassa dari sektor pertanian. Program listrik pedesaan di wilayah distribusi PLN Aceh sendiri tercatat rampung 100 persen pada kuartal IV 2024, sejalan dengan rasio elektrifikasi nasional yang sudah di atas 99 persen.2 Tapi angka itu baru bicara soal jangkauan kabel, belum soal kualitas dan keandalan pasokannya. Desa-desa masih menghadapi keterbatasan energi produktif dan hilirisasi industri energi masih lemah.
Maka persoalan kita bukan pada resource. Persoalannya ada pada tata kelola, arah pembangunan, dan keberpihakan kebijakan. Di sinilah kita membutuhkan perubahan paradigma: dari eksploitasi menjadi keberlanjutan, dari ekstraksi menjadi pemberdayaan, dari terpusat menjadi berbasis masyarakat. Dan perubahan paradigma semacam ini tidak akan terjadi tanpa kepemimpinan baru.
Kenapa Sektor Energi Membutuhkan Lebih Banyak Perempuan
Selama ini ada stigma kuat bahwa sektor energi adalah dunia laki-laki, keras, lapangan, berat. Padahal industri energi sudah berubah secara fundamental. Yang dibutuhkan industri hari ini bukan cuma tenaga lapangan, tapi analis data, manajer risiko, ahli ESG, pengambil kebijakan, dan perancang strategi sosial. Menurut laporan gender International Renewable Energy Agency (IRENA) yang terbit belakangan ini, perempuan hanya mengisi sekitar 32 persen dari total tenaga kerja penuh waktu di sektor energi terbarukan global, dan angka itu nyaris tidak bergerak sejak IRENA pertama kali mengukurnya beberapa tahun sebelumnya. Yang lebih mencolok, di posisi kepemimpinan senior, porsi perempuan bahkan hanya sekitar 19 persen.3 Padahal sektor ini adalah sektor masa depan, dan ruang direksi adalah tempat arah kebijakan sesungguhnya diputuskan.
Ukuran keberhasilan perusahaan energi hari ini bukan cuma profit, tapi juga dampak lingkungan, dampak sosial, dan kualitas tata kelola yang kita kenal sebagai ESG. Dan di sinilah perempuan punya keunggulan alami: perempuan tidak hanya melihat sistem, tapi juga melihat dampak, melihat manusia di balik setiap kebijakan.
Contoh sederhananya begini. Ketika energi masuk ke sebuah desa, laki-laki mungkin melihat produktivitas ekonomi. Perempuan melihat air bersih, kesehatan keluarga, dan pendidikan anak. Ketika terjadi krisis energi, perempuan sering menjadi yang pertama merasakan dampaknya, tetapi juga yang pertama beradaptasi. Ini kekuatan yang selama ini jarang dihitung dalam kebijakan energi.
Dari Simbol Menjadi Arsitek Kebijakan
Aceh punya sejarah panjang kepemimpinan perempuan. Kita mengenal Cut Nyak Dien dan Laksamana Malahayati yang tidak hanya menjadi simbol keberanian, tetapi juga simbol perubahan arah perjuangan. Hari ini tantangan kita bukan lagi perang fisik, melainkan perang gagasan, perang kebijakan, perang arah pembangunan. Dan lawannya pun berganti wajah: kemiskinan, kebodohan, keterbatasan energi, dan ketertinggalan pembangunan adalah bentuk penjajahan baru yang hari ini menghadang Aceh. Kalau dulu Srikandi Aceh melawan penjajah dengan rencong dan siasat perang, hari ini kader-kader KOHATI dan generasi mudanya dipanggil untuk melawan penjajahan bentuk baru itu dengan data, kebijakan, dan keberanian mengambil posisi.
Kepemimpinan perempuan Aceh hari ini perlu naik kelas: dari simbol menjadi pengambil keputusan, dari partisipasi menjadi penentu arah, dari pelengkap menjadi arsitek kebijakan. Berbagai kajian tata kelola juga menunjukkan bahwa kebijakan yang inklusif gender cenderung lebih efektif, lebih tepat sasaran, dan lebih berkelanjutan. Maka sudah saatnya perempuan tidak hanya hadir di lapangan, tetapi hadir di ruang direksi, di meja kebijakan, di pusat pengambilan keputusan.
Penutup
Energi berkelanjutan tidak akan pernah terwujud tanpa masyarakat yang inklusif. Dan masyarakat yang inklusif tidak mungkin ada tanpa perempuan di dalamnya sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima manfaat.
Pesan yang saya titipkan kepada kader-kader KOHATI Aceh hari itu masih saya pegang sampai sekarang: jangan hanya menjadi penikmat terang. Jadilah orang yang berani menentukan dari mana terang itu berasal dan untuk siapa terang itu diberikan.
Sumber data:
1. International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2024 dan World Energy Investment 2024.
2. Kementerian ESDM / Ditjen Ketenagalistrikan & PLN, data rasio elektrifikasi dan capaian listrik pedesaan triwulan IV 2024.
3. International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy: A Gender Perspective, laporan terbaru.
Tinggalkan Balasan