Mulyagusdin

AiL1 Ada laporan PDF pendamping untuk artikel ini↓

Ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen pada kuartal II 2026. Pertumbuhan kumulatif semester pertama mencapai 4,48 persen, sementara ekspor Juni melonjak 61,31 persen. Pemerintah punya alasan untuk merayakannya.

Tetapi pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin Aceh justru bertambah 10.400 orang.

Angka kemiskinan itu belum diperbarui setelah Maret. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting sekarang bukan apakah ekonomi Aceh sudah tumbuh. Jawabannya jelas. Pertanyaannya adalah apakah pemulihan itu sudah sampai ke rumah tangga, atau baru berhenti di angka statistik?

Tekanan terhadap rumah tangga juga datang dari kenaikan biaya hidup. Pada saat harga naik, banyak keluarga masih menghadapi dampak kehilangan pekerjaan dan terganggunya kegiatan ekonomi akibat bencana.

Di situlah jarak antara rebound ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga mulai terlihat.

Sekretaris Daerah Aceh menyebut capaian tersebut sebagai “akselerasi” dan “sinyal positif”. Pemerintah juga menampilkan sejumlah indikator lain, mulai dari kenaikan ekspor, mobilitas masyarakat hingga aktivitas pariwisata.

Tetapi pidato tentang pemulihan ekonomi tidak cukup jika hanya berbicara tentang pertumbuhan. Kemiskinan dan kondisi pasar kerja juga harus dibaca karena di situlah dampak pertumbuhan benar-benar dirasakan.

Sekda sendiri sudah mengatakan bahwa pertumbuhan harus sampai kepada masyarakat dan menyebut UMKM sebagai salah satu perhatian. Jadi persoalannya bukan ada atau tidak ada niat. Persoalannya adalah apakah pertumbuhan itu benar-benar menghasilkan pendapatan yang lebih baik bagi keluarga Aceh.

Rebound yang nyata, tetapi pasar kerja belum pulih merata

Kritik terhadap pemulihan ekonomi Aceh harus dimulai dari pengakuan bahwa perbaikan memang terjadi.

Pertumbuhan tahunan dari 4,82 persen menjadi 4,86 persen hanya bertambah 0,04 poin. Karena itu, menyebut kenaikan tahunan tersebut sebagai akselerasi terdengar lebih besar daripada kenyataan angkanya.

Perubahan yang lebih terasa justru terlihat secara kuartalan. Ekonomi Aceh tumbuh 3,77 persen pada kuartal II, setelah terkontraksi 0,61 persen pada kuartal I 2026. Secara nominal, PDRB meningkat dari Rp66,39 triliun menjadi Rp69,69 triliun.

Pasar kerja memang mulai bergerak, tetapi perbaikannya tidak terjadi merata. Jumlah penduduk yang bekerja secara keseluruhan bertambah sekitar 15 ribu orang. Porsi pekerja formal naik 2,03 poin, sementara setengah pengangguran turun 1,21 poin.

Pertanian justru bergerak ke arah sebaliknya. Proporsinya terhadap penduduk yang bekerja turun dari 41,39 persen pada Februari menjadi 39,31 persen pada Mei. Jumlah pekerja di sektor ini turun dari sekitar 1,035 juta menjadi 989 ribu orang, atau berkurang sekitar 46 ribu pekerja hanya dalam tiga bulan.

Angka itu penting karena pertanian masih menjadi sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Aceh. Tambahan pekerjaan yang muncul selama periode pemulihan belum cukup untuk menahan kehilangan pekerjaan di sektor yang menjadi sumber penghasilan bagi bagian terbesar rumah tangga pekerja.

Rebound itu nyata. Pasar kerja juga menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator. Tetapi rumah tangga tani justru masih kehilangan pekerjaan, dan di situlah persoalan pemulihan Aceh menjadi lebih jelas.

Tetapi menyalanya di sektor yang salah untuk rumah tangga

Arah pertumbuhan memberikan petunjuk mengapa perbaikan di tingkat rumah tangga terasa lebih lambat.

Sektor konstruksi tumbuh 13,36 persen secara tahunan. Jasa keuangan tumbuh 12,32 persen. Kedua sektor ini ikut mengangkat PDRB, tetapi struktur tenaga kerja Aceh berbicara lain. Sekitar 39,31 persen penduduk yang bekerja masih berada di pertanian.

Pertanian adalah sektor dengan basis tenaga kerja terbesar, tetapi pada periode yang sama justru kehilangan sekitar 46 ribu pekerja. Kontradiksi ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sawah yang belum kembali berproduksi setelah bencana.

Sebagian aktivitas ekonomi kuartal kedua juga datang dari belanja yang sifatnya musiman. Ada Iduladha, pembayaran THR, gaji ke-13 ASN, kebutuhan semen untuk rekonstruksi, serta bantuan pascabanjir. Uang berputar lebih cepat, tetapi perputaran tersebut belum tentu menghasilkan pekerjaan tetap dengan penghasilan yang diterima rumah tangga setiap bulan.

Lonjakan ekspor Juni juga perlu dibaca lebih dekat. Komoditas yang dominan adalah batu bara, CPO, dan kopi. Nilai ekspor bisa melonjak ketika volume pengiriman naik, tetapi komoditas mentah memberi ruang nilai tambah yang lebih kecil di Aceh dibanding produk olahan.

Di titik ini, wacana hilirisasi yang juga disebut pemerintah mendapat ujian. Kalau bahan baku keluar dalam bentuk mentah, sebagian proses produksi dan nilai tambah berlangsung di luar Aceh. Dampaknya terhadap penciptaan pekerjaan lokal juga tidak sebesar jika pengolahan dilakukan di daerah.

Angka kesejahteraan terakhir masih beku di titik terendah

Persoalan lain adalah waktu pengukuran. Data yang sedang dibandingkan berasal dari tiga periode yang berbeda.

Kemiskinan diukur pada Maret. Data ketenagakerjaan menggunakan kondisi Mei. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua mencakup April sampai Juni.

Karena itu, kita belum bisa mengatakan pertumbuhan Q2 sudah menurunkan kemiskinan Aceh. BPS belum mengukur kembali kondisi kemiskinan setelah pertumbuhan pada kuartal kedua. Rilis berikutnya diperkirakan baru memberi gambaran sekitar Januari 2027.

Posisi yang jujur hari ini adalah dampaknya belum terukur.

Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin Aceh bertambah 10.400 orang. Angka tersebut merupakan perubahan bersih jumlah penduduk miskin, bukan berarti 10.400 orang yang sebelumnya pasti berada di atas garis kemiskinan seluruhnya baru jatuh miskin pada periode tersebut.

Tekanan terhadap rumah tangga juga berlangsung ketika inflasi Aceh mencapai 6,94 persen pada Februari 2026. Angka tersebut merupakan inflasi tertinggi secara nasional pada bulan itu, dalam konteks pencabutan diskon tarif listrik. Ketika biaya hidup naik sementara sumber pendapatan rumah tangga terganggu akibat bencana, sebagian keluarga menjadi lebih rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Ada juga sisi yang membaik. BPS mengukur bukan hanya berapa banyak orang miskin, tetapi juga seberapa dalam dan seberapa parah kemiskinan mereka, dan kedua ukuran itu justru menurun. Seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan turun dari 2,055 menjadi 1,961, sedangkan ketimpangan di antara sesama penduduk miskin turun dari 0,523 menjadi 0,460. Ini berarti persoalannya bukan kemiskinan yang semakin dalam pada kelompok yang sudah miskin, tetapi bertambahnya jumlah orang yang masuk ke bawah garis kemiskinan. Jurangnya tidak bertambah dalam, tetapi jumlah orang yang jatuh ke dalamnya bertambah.

Akar yang masih basah: sawah baru 1 persen ditanami

Data pemulihan pertanian memberi gambaran yang lebih kasatmata tentang mengapa rumah tangga belum cepat pulih.

Per 5 Agustus 2026, Kementerian Pertanian mencatat 57.171 hektare sawah terdampak bencana di 19 kabupaten dan kota di Aceh. Pemerintah menargetkan rehabilitasi 40.691 hektare.

Sampai saat itu, pekerjaan konstruksi baru mencapai 18 persen. Yang sudah kembali ditanami hanya 373 hektare, atau sekitar 1 persen dari luas sawah yang menjadi target rehabilitasi.

Angka 1 persen ini membantu menjelaskan mengapa pemulihan PDRB belum otomatis menjadi pemulihan pendapatan rumah tangga. Sawah yang belum bisa ditanami berarti petani belum kembali berproduksi. Buruh tani kehilangan hari kerja. Pedagang hasil pertanian, penggilingan, pengangkut dan warung di desa ikut kehilangan perputaran pendapatan.

Di sinilah dua data yang semula terlihat terpisah bertemu. BRS Mei mencatat sektor pertanian kehilangan sekitar 46 ribu pekerja. Data Kementerian Pertanian menunjukkan baru 1 persen target rehabilitasi sawah yang sudah ditanami kembali. Ketika lahan produksi belum pulih, kehilangan pekerjaan di sektor pertanian bukan sesuatu yang mengejutkan.

Selama sawah belum pulih, sektor yang menyerap sekitar empat dari setiap sepuluh pekerja Aceh juga belum kembali pada kondisi normal. Pemulihan ekonomi bisa terlihat dalam PDRB, sementara pemulihan rumah tangga tani masih tertahan di lapangan.

Jembatan yang harus dibangun cepat: UMKM

Aceh membutuhkan jalur yang lebih langsung dari pertumbuhan ekonomi menuju pendapatan rumah tangga. Di sinilah UMKM seharusnya mendapat tempat lebih besar.

Data Bank Indonesia menunjukkan transaksi QRIS di Aceh tumbuh 153 persen menjadi Rp2,7 triliun sepanjang Januari sampai Mei 2026. Jumlah transaksi mencapai 33,5 juta, dengan 301.998 merchant.

Angka ini menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha sudah cepat mengadopsi sistem pembayaran digital. Tetapi QRIS hanya menyediakan alat transaksi. Naiknya transaksi belum otomatis berarti pendapatan pedagang naik atau angka kemiskinan turun.

Uang yang masuk ke warung, toko, pedagang makanan, usaha rumahan dan jasa harus lebih besar daripada sekadar frekuensi pembayaran. Pelaku usaha membutuhkan modal untuk membeli bahan, menambah stok, memperbaiki produksi dan menerima pesanan yang lebih besar.

Kuota KUR Bank Aceh sebesar Rp1,5 triliun untuk 2026 seharusnya menjadi bagian dari proses itu. Penyalurannya perlu diarahkan kepada usaha yang benar-benar menghasilkan omzet dan pekerjaan, terutama di wilayah yang ekonominya belum pulih akibat bencana.

Pemerintah sudah menempatkan UMKM sebagai prioritas. Ukurannya sekarang sederhana. Berapa usaha yang menerima kredit, berapa yang omzetnya naik, berapa pekerja baru yang direkrut, dan berapa usaha yang mampu masuk ke pasar yang lebih luas.

Pemulihan ekonomi Aceh tidak akan dinilai dari seberapa tinggi PDRB pada satu triwulan. Ukuran yang lebih keras adalah apakah angka kemiskinan pada pengukuran berikutnya turun, apakah sawah kembali ditanami, dan apakah sektor pertanian kembali menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Pertumbuhan ekonomi punya arti ketika hasilnya sampai ke pendapatan keluarga. Di Aceh, ukuran akhirnya bukan sekadar ekonomi yang tumbuh, tetapi rumah tangga yang kembali mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan penghasilan yang lebih pasti.

Sumber dan Rujukan

• Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh: pertumbuhan ekonomi Triwulan II dan I 2026, profil kemiskinan Maret 2026, keadaan ketenagakerjaan Mei 2026, dan rilis inflasi.
• Kementerian Pertanian RI: progres pemulihan sawah terdampak bencana di Aceh, posisi 5 Agustus 2026.
• Bank Indonesia Perwakilan Aceh: perkembangan transaksi QRIS Aceh, Januari sampai Mei 2026.
• Bank Aceh Syariah: kuota Kredit Usaha Rakyat 2026.
• Sekretariat Daerah Aceh: “Sekda Aceh: Ekonomi Mulai Menguat, Momentum Pemulihan Harus Dijaga”, acehprov.go.id, 16 Agustus 2026.